BPTH IKUTI RAKORNIS PTH 2019 KEMEN-LHK

0
26

Dalam upaya berperan aktif dalam pembangunan perbenihan tanaman hutan khususnya di Kalimantan Selatan, Dishut Prov. Kalsel melalui BPTH ikuti Rapat Koordinasi Teknis Perbenihan Tanaman Hutan sekaligus Temu Usaha dan Bimbingan Teknis SDM Pengelolaan Sumber Benih, Minggu s/d Senin (10-11/02) di Hotel New Saphir Jl. Laksda Adisucipto 38 Yogyakarta.

Dibuka oleh Direktur PTH, Mintardjo yang mewakili Dirjen PDAS-HL, beliau memaparkan pentingnya Sumber Benih dan Persemaian yang harus dimiliki tiap KPH di tingkat tapak. “Terutama oleh pelaksana RHL, diutamakan harus memiliki persemaian yang mendekati areal penanaman sebagai garda terdepan produksi bibit”, tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga bergantian pemaparan disampaikan oleh para pemangku kebijakan di bidang PTH, selain oleh Direktur PTH sendiri juga pemaparan disampaikan oleh Direktur Konservasi Tanah Air, Direktur KPHP, Kepala Balitbanghut, Kepala BPTH Wil. I dan II, ditambah para pakar di bidangnya seperti Prof. Na’iem dan Prof. Sapto Indrioko dari Fahutan UGM Yogyakarta, serta para pelaku usaha di bidang perbenihan.

Rekomendasi yang didapat dari Rakornis dan Bintek tersebut, antara lain :
1. Penyediaan bibit melalui pembuatan persemaian di lokasi/mendekati lokasi penanaman.
2. Jenis tanaman RHL bisa 100% HHBK (MPTS), disesuaikan dengan tempat tumbuh dan keinginan masyarakat.
3. Pembuatan bibit untuk penanaman lahan kritis di KPH agar diutamakan menggunakan jenis unggulan lokal/setempat.
4. Persemaian RHL di areal kerja KPH diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman di areal kerja KPH.
5. Pengada pengedar benih/bibit terdaftar harus lebih diutamakan/berperan lebih besar dalam pelaksanaan tender pengadaan benih/bibit, karena secara teknis dan fisik mutu benih/bibit telah memenuhi standar yang ditentukan oleh Kementerian LHK dalam hal ini Ditjen PDAS-HL.
6. Dalam hal pelaksanaan lelang, tahun ini diwajibkan calon penyedia juga sebagai pengada/pengedar benih terdaftar. Bilamana calon penyedia bukan merupakan pengada/pengedar benih maka calon penyedia harus mempunyai jaminan suplai dari para pengada/pengedar benih/bibit terdaftar untuk menjamin kualitas dari benih/bibit.
7. Asosiasi Pengada/Pengedar Benih diharapkan lebih berperan aktif melalui fasilitasi pihak Ditjen PDAS-HL.Yang menarik, paparan dari Prof. Na’iem pakar agroforestry UGM, beliau optimis bahwasanya kebangkitan industri perkayuan nasional berangkat dari keberhasilan pembangunan hutan tanaman ditopang dengan perbenihan tanaman hutan yang mumpuni. “Kita sudah ekspose di depan Bu Menteri teknik Silin, Silvikultur Intensif, sebagai pola baru pengelolaan hutan di tingkat tapak, yang bermula dari benih unggul hingga pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit, sebagai syarat keberhasilan tanaman”, jelasnya.

Terakhir, rapat ditutup oleh Direktur PTH, dengan arahan dan harapan rekomendasi yang telah disepakati bersama dapat segera diaplikasikan oleh para pelaksana kegiatan di lapangan di tahun 2019 ini. (Eko Nur Hardanto/Bpth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here