KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH KPH TABALONG

0
27

Berdsasarkan hasil rapat koordinasi Hutan Adat yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel tanggal 28 Desember 2018, yang dihadiri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan (Dishut,, Dinas LH, Biro Hukum, UPT. Kementerian LHK di Provinsi Kalimantan Selatan serta intansi terkait di Kabupupaten, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat antara lain  a). Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan dan Stakeholder berkomitmen untuk mendukung pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat di Wilayah Kalimatan Selatan. b) Pemerintah Provinsi Kalsel akan membentuk Gugus Tugas untuk melaksanakan Identifikasi keberadaan Masyarakat Hukulm Adat yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai bahan Identifikasi awal berikut adalah masyarakat hukum adat yang ada dan telah teridentifikasi keberadaannya,, walaupun wilayah adatnya harus dikaji lebih lanjut sesuai ketentuan perundan-undangan yang berlaku, termasuk upaya agar keberadaannya masyarakat adat ini dan wilayah hutan adatnya dapat diakui sesuai ketentuan yang berlaku.

 Masyarakat Dayak dikenal sebagai masyarakat yang masih memiliki kaitan erat dengan budaya leluhur yang tercermin dalam kehidupan sehari-har,i dimana mereka tetap berpegang pada tradisi. Karena pola kehidupan mereka yang demikian, maka oleh orang diluar kelompok mereka kerap dinamakan masyarakat tradisional Kelembagaan adat masih dijumpai pada masyarakat Dayak di wilayah Tabalong. Bentuk dan corak kelembagaan yang masih ada bervariasi sesuai dengan sub suku Dayak yang yang terdapat di Kabupaten Tabalong yaitu kelembagaan adat masyarakat Dayak Lawangan dan masyarakat Dayak Dusun Deah.

Antara kedua sub Suku Dayak tersebut bentuk lembaga adat memiliki banyak kesamaan. Hal ini terlihat dalam hirarki (susunan) lembaga dan perangkat adatnya. Pada tingkat yang lebih tinggi terdapat Kepala Adat atau Demang. Wilayah kewenangannya bisa meliputi beberapa desa. Di tingkat desa/dusun terdapat Penghulu Adat yang bertanggung jawab terhadap masalah adat di tingkat desa/dusun. Seseorang yang dipercayai memangku jabatan Kepala Adat / Demang dan Penghulu Adat akan memegang jabatan itu seumur hidup. Baik Kepala Adat/Demang, maupun Penghulu Adat dan pengurus lembaga adat lainnya dipilih dan diangkat oleh masyarakatnya sendiri berdasarkan keahliannya di bidang adat serta ketokohan/keteladanannya. Setelah dipilih dan diangkat oleh warganya, Kepala Adat maupun Penghulu Adat disahkan oleh Camat.

Tugas dan kewenangan Kepala Adat dan Penghulu Adat mencakup hal-hal:

Upacara Adat, meliputi:

  • Perkawinan / Perceraian
  • Kelahiran
  • Balian (Upacara penyembuhan orang sakit)
  • Membatur (upacara kematian)

Masalah Kemasyarakatan

o Waris / Hak Milik

o Perkelahian, Pembunuhan

o Perselisihan/Sengketa (hak milik, waris, dsb.)

Dalam hal pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus, seorang Penghulu Adat harus mendengarkan pendapat orang-orang tua. Pembagian tugas antara Penghulu Adat dan Kepala Adat terletak pada jenis dan tingkatan perkara/kasus. Kasus-kasus biasa cukup diselesaikan oleh Penghulu Adat. Kasus-kasus besar misalnya yang menyangkut nyawa diselesaikan oleh Kepala Adat/Demang. Seorang Kepala Adat/Demang juga berfungsi sebagai hakim banding yaitu menyelesaikan kasuskasus yang tidak dapat/mampu diselesaikan oleh Penghulu Adat. Demikian juga kasus-kasus yang melibatkan dua atau lebih wilayah kewenangan Penghulu Adat akan diselesaikan oleh Kepala Adat/Demang. Hubungan keluar, misalnya hubungan dengan pemerintahan biasanya dilakukan oleh Kepala Adat/Demang, dan sebaliknya Pemerintah akan berhubungan dengan Kepala Adat/Demang jika Pemerintah berurusan dengan masyarakat adat. Dengan demikian seorang Kepala Adat/Demang memiliki kewenangan urusan ke dalam maupun ke luar sedangkan kewenangan Penghulu Adat hanya menyangkut urusan ke dalam masyarakat adatnya saja. Baik Kepala Adat/Demang memiliki otonomi kewenangan masing-masing.

Lembaga Adat Dayak Deah , Kecamatan Muara Uya

Lembaga Masyarakat Adat Dayah Deah, Kampung Sepuluh

Kecamatan Upau :

Kebesadaan Masyarakat Hukum adat diatas terutama menyangkut pengakuan atas wilayah adatnya tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut. Klaim atas wilayah adat harus benar benar rasional dan tidak menimbulkan konflik baru dikemudian hari.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here