Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

0
34

Pergerakan  Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan rangkaian suksesnya kegiatan tersebut. Keberhasilan kegiatan RHL diukur dari Pengelolaan kemajuan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hal ini memerlukan adanya perubahan pola pendekatan dari yang bersifat menggurui (teaching) ke pola saling belajar bersama (learning) Pola kemitraan  antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders). Pengalaman pelaksanaan RHL dimasa lalu yang melibatkan masyarakat juga menyadarkan kita akan lemahnya menggunakan tehnologi dalam kebersamaan dalam berkelompok. Selain itu, upaya penumbuhan dan diversifikasi mata pencaharian (livelihood) serta pengembangan kelembagaan ekonomi antar masyarakat juga kurang mendapat perhatian. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka tulisan ini akan membahas upaya mengintegrasikan kegiatan RHL kedalam matapencaharian (livelihood) masyarakat agar terbangun praktek-praktek terbaik yang spesifik lokasi (the right practise on the right field).

Kegiatan RHL dalam mencermati ; Pertumbuhan penduduk, pembangunan, Kelembagaan pusat,daerah, kelembagaan tingkat tapak, Potensi alam Hutan Tanah dan Air, tehnologi dan kearifan lokal.

PEMBELAJARAN DARI RHL YANG TELAH DILAKUKAN  (Era Tahun 2013)    

Pembelajaran I: Partisipasi Semu

Kegiatan RHL selama ini yang mencoba melibatkan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang dianggap sebagai perwujudan partisipasi, namun sebenarnya merupakan partisipasi yang semu. Praktek partisipasi yang terjadi selama ini dapat dikategorikan kedalam partisipasi sebagai berikut.

Pertamapartisipasi pasif  atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

Kedua, partisipasi informatif. Masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.

Ketiga,partisipasi konsultatif. Masyarakat hanya dimintai pendapat, tetapi pihak luar (pemerintah danstakeholders lainnya) yang mendefinisikan, menganalisis dan menentukan solusi atas permasalahan tersebut. Pada partisipasi ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.

Keempatpartisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif dihentikan.

Kelimapartisipasi fungsional. Masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan dengan mengikuti aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak luar (pemerintah). Keterlibatan masyarakat dalam program tersebut diarahkan untuk membantu tercapainya tujuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi melalui penanaman pepohonan yang jenisnya telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat, keterlibatannya dalam program tersebut lebih banyak didorong oleh keinginan mendapatkan lahan, pangan, upah, hadiah dan sebagainya. Hal ini berakibat, partisipasi masyarakat lebih dilandasi kepentingan memperoleh keuntungan materi yang bersifat sesaat.Dan tidak mengarah pada perubahan prilaku dalam usaha tani.

Pembelajaran II: Kemajuan Fisik dan Ekonomi sebagai Ukuran Keberhasilan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL yang selama ini dilaksanakan, masih belum memberikan kontribusi yang efektif bagi keberhasilan program tersebut dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan program partisipasi yang dilakukan selama ini masih didasarkan pada visi pembangunan kehutanan yang berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi sebagai ukuran keberhasilannya. Visi yang demikian tersebut berkembang dan berlandaskan pada beberapa asumsi yang sebenarnya belum tentu benar (Achadiat et al. 1998). Pertama, usaha kehutanan adalah usaha sumberdaya kayu semata (mengabaikan hasil hutan non kayu/HHBK). Kedua, usaha kehutanan adalah usaha skala besar dan padat modal sehingga perlu biaya tinggi. Ketiga, usaha kehutanan yang mengutamakan kerjasama dengan sejumlah kecil pengusaha lebih menguntungkan karena lebih memudahkan kontrol. Keempat, masyarakat adalah penerima keuntungan tidak langsung. Kelima, keikutsertaan masyarakat merupakan ”gangguan”. Kelima hal tersebutlah yang seringkali menghalangi pelaksanaan program kehutanan partisipatif, yaitu praktek kehutanan yang mengandalkan hasil hutan kayu dan non kayu (ekosistem hutan secara utuh), berskala kecil, melibatkan masyarakat sebagai pelaku yang setara dengan pelaku pengelolaan hutan lainnya.

Pembelajaran III: RHL Bukan Sekedar Urusan Menanam

Kegiatan RHL bukan sekedar urusan tanam-menanam, tetapi lebih luas dari itu yang mencakup beberapa aspek, yakni bio-fisik lahan, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Aspek-aspek tersebut merupakan hal utama yang perlu digarap (Setyarso, 2003). Tertanamnya bibit kayuan, buah buahan dan lainya hanya sesaat, lanjutan kewenangan dan pembiayaan  pemeliharaan tanaman siapa belum ada lanjutan.

 Pembelajaran IV: Pemberdayaan Masyarakat dalam Manajemen RHL

Pentingnya dilakukan pemberdayaan potensi masyarakat adalah adanya “kasus” pada kegiatan RHL yang dibiayai oleh proyek pemerintah, setelah kegiatan tidak lagi dibiayai maka kondisi tanaman menjadi kurang terawat. Hal ini berakibat pada rendahnya keberhasilan tanaman RHL. Kasus ini muncul karena pelaksanaan kegiatan RHL yang selama ini dilakukan tidak menjadi bagian dari livelihood masyarakat, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berpartisipasi secara berkelanjutan. Selain itu, kelembagaan yang ada seperti kelompok tani, pada umumnya ada karena ditumbuhkan dari atas (bentukan proyek) sehingga kurang “membumi”. Idealnya kelembagaan yang ada merupakan bagian integral dari livelihood masyarakat (penumbuhan dari bawah). Hal ini memerlukan adanya upaya untuk mengali potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertitik tolak pada pemikiran bahwa sebenarnya setiap individu petani mempunyai potensi yang dapat dikembangkan atau diberdayakan ( RHL yang terpelihara hanya pada jenis tanaman karet, karena petani berharap menyadap pohon karet).

Pembelajaran V: Pengetahuan Lokal yang Terlupakan

Saat ini terjadi pergeseran dari pengabaian ke semakin peduli terhadap pengetahuan lokal. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan RHL menyadari bahwa terdapat pengetahuan lokal yang berkembang di dalam masyarakat. Masalah-masalah yang timbul akhir-akhir ini seperti kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan lahan serta berbagai bentuk kerusakan sumberdaya lahan lainnya tidak terjadi di masa lampau atau dengan kata lain pada masa itu sudah ada cara efektif untuk menangani masalah tersebut. Penanganan masalah yang terjadi pada pengelolaan hutan dan lahan merupakan bagian dari budaya yang ada.

Dari Pembelajaran diatas dapat diiktiarkan hal hal pemikiran yang menjadi acuan dalam program RHL di Kalimantan selatan a.l:

  1. Memantapkan kelembagaan masyarakat pengelola yang stabil di tingkat tapak ( KTH, LPHD, dan lembaga lainya bidang kehutanan ). Keseimbangan Jumlah penduduk dan Jumlah Lembaga/Kelompok
  2. Mencermati potensi lokal (Jenis Tanaman, Budaya, Aturan perundangan, regenerasi dan cakupan wilayah, dll).
  3. Mengayomi secara ekonomi, menggerakan dan memfasilitasi Kelompok masyarakat yang sudah ada (Mengurangi tumbuhnya kelompok masyarakat yang hanya berharap bantuan) dan keberadaan cakupan kemampuan sebuah kelompok ,bila kemampuan kelompok melebihi luasan lahan kemungkinan harapan berhasil tipis. Sebagai contoh Kelompok tani Hutan dengan jumlah anggota 15 Orang/KK mengelola lahan 300 Ha, 1 KK masing masing 20 Ha, Kemampuan per anggota melebihi lahan yang dikelola. Kemampuan menggarap dengan jumlah tenaga dibanding hasil yang akan dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Satu keluarga mengelola lahan bila hasil dinilai dengan uang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari hari, kemungkinan akan mencari pendapatan tambahan diluar mengelola lahan.Dalam keluarga secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan akan mencukupi kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, kebutuhan bulanan dan kebutuhan tahunan.
  4. Harapan dan tujuan Kelompok tani hutan /lembaga ditingkat tapak apabila telah terbentuk dan hanya mendapat penyuluhan penyuluhan dan janji janji kemungkinan kelompok ini akan goyah dan tidak stabil dan akhirnya pasif. Pendampingan akan sia sia.Sebuah Kelompok akan mandiri apabila terbukti ada penghasilan tambahan dari ukuran sebelumnya.
  5. Mencermati keberhasilan individu lokal (keberhasilan seseorang) untuk diangkat dan didorong sehingga mampu membentuk kelompok .
  6. Perubahan sikap individu terhadap kehutanan dan perhutanan memerlukan waktu yang cukup, bahkan terkadang ganti generasi baru kelihatan tindakan. Sebagai contoh pemahaman tentang batas Kawasan Hutan dengan anggapan bila sudah tidak ada kayu yang ukuran besar besar bukan kawasan hutan.
  7. Membuat rencana program kegiatan Kehutanan perlu memperhatikan dan mencermati keadaan/kondisi lokal, potensi lokal, budaya lokal dan kearifan lokal. Misal Kita mencermati kondisi sekelompok masyarakat yang menambang batuan /batu gunung atau sekelompok masyarakat yang telah menanam pohon karet dalam kawasan hutan, program kegiatanpola kehutanan yang bagaimana dan tujuan apa, kita harus cermat dengan keadaan lokal.
  8. Menjabarkan dan memantapkan peraturan dan perundangan sebagai payung hukum bagi masyarakat tingkat tapak sampai tingkat pemerintahan pusat.
  9. Mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan Kehutanan tidak dengan seringnya bertemu atau kehadiran ditempat yang ditentukan, karena tehnologi komunikasi telah berkembang cepat tanpa batas, Kita sudah bisa menditeksi kebakaran hutan di atas meja tanpa mendatangi tempat kebakaran hutan. Efisian biaya hadir bertemu dan komunikasi menggunakan tehnologi merupakan pertimbangan biaya,waktu.

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  partisipatif masyarakat memerlukan kecermatan adanya modal sosial (social capital) yang memadai. Modal sosial secara sederhana diartikan sebagai bangunan “saling berbagi dan percaya”. Kondisi bangsa Indonesia saat ini menunjukkan menurunnya modal sosial. Penurunan ini terjadi karena tereduksinya peran lembaga-lembaga sosial tradisional yang merupakan lembaga bottom-up yang dibangun oleh inisiatif masyarakat. Membangun kepercayaan Masyarakat untuk berbagi mengelola kawasan hutan.  Oleh karena itu, agar pelaksanaan RHL partisipatif dapat terlaksana dengan baik maka pembenahan modal sosial sangat diperlukan. Dengan semangat dan prinsip “saling berbagi dan percaya” marilah kita lakukan kegiatan RHL dengan lebih berdayaguna dan berhasil  bagi masyarakat setempat. (H.Sunari. SHut)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here