BANYUWANGI – Persoalan yang rumit dalam penanganan Aparatur negara dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB) Abdullah Azwar Anas pada hari Senin, 22 Mei 2023 saat membuka Rakernas Kearsipan di Blambangan Ballroom Hotel El-Royal Banyuwangi.
“Honorer kita jumlahnya masih sangat banyak. 2018 telah didata totalnya 314.000, ketika kami jabat didata ulang mungkin dari 400 ribu, tinggal 300 ribu, tapi data bukan tinggal 400 ribu, tapi jadi 2,4 juta. Pusing kita.,” Ucapnya Menpan Azwar Anas.
Dulu rekrutmen agak aneh aneh, ada rekrutmen ASDP — Anak saudara dan ponakan (ASDP) kalau tidak PDAM (ponakan, dan anak menantu). Sekarang tidak bisa makanya honorernya menumpuk.
“Kita sekarang sedang cari jalan tengah, saya sudah bertemu Asosiasi para gubernur, asosiasi para bupati, asosiasi walikota dan temen-temen komisi II untuk mencari jalan tengah sebagaimana arahan bapak Presiden supaya tidak ada PHK massal, pembengkakan anggaran dan tidak ada penurunan pendapatan bagi mereka yang sedang bekerja. Hal ini tidak mudah, membutuhkan exercise, kami sedang membuat skema-skema penyelesaian dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia.” Ucapnya mantan Bupati Banyuwangi ini.
Disamping Untuk bidang Reformasi birokrasi (RB), supaya lebih nyata sejak kami menjabat setelah kami mendengar dari teman-teman. RB kita fokus satu kemiskinan.
Agar masyarakat menikmati birokrat kita. Ada daerah dulu administrasi bagus, RB nya bagus tapi belum berdampak.
“Dan berikutnya adalah tematik dari bapak Presiden bahwa belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, karena itu akan menjadi pengalihan poin RB. Kalau belanja e-katalog lokal karya bagus di kementerian lembaga ini akan menjadi poin, akan menjadi bagus. Nah ini penting karena produk lokal menjadi dari target untuk bisa dibelanjakan.” Jelas pria yang dilantik Presiden Jokowi menjadi MenPAN-RB sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.
Diungkapkan, soal digitalisasi. Kami berharap di seluruh lembaga-lembaga kementerian digitalisasi dijalani. Hanya dengan digitalisasi dalam waktu singkat kita bisa mungkin pelayanan yang cepat murah dan transparan.
“Digitalisasi sekarang tidak boleh memperbanyak aplikasi. Dulu satu inovasi satu aplikasi. Inilah yang menjadi masalah kita sekarang, maka sedikitnya sekarang ada 27.000 aplikasi. Kalau ada 27.000 rakyat harus bikin akun satu satu maka ini akan menyusahkan rakyat. Maka atas saran Bapak presiden satu inovasi tidak harus membuat satu aplikasi. Tetapi menginteroperabilitaskan dari aplikasi-aplikasi yang ada itulah inovasi.” Ucap suami dari Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi.(mun)
